Banjarmasin - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin beserta jajaran menghadiri Penguatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan yang disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, terpusat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan pada Kamis (17/10). Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Jumadi, Kepala Divisi Keimigrasian, Junita Sitorus, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Banjar Raya, Pejabat Administrator, serta Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Sementara itu, para Kepala UPT di luar Banjar Raya mengikuti kegiatan ini secara daring.
Dalam laporannya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Jumadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja atas komitmen dalam memenuhi data dukung rencana kerja tahunan per triwulan. Data tersebut menjadi dasar dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah Kalsel.
“Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak akan berhasil tanpa kerja sama dan komitmen dari semua pihak, mulai dari pimpinan hingga staf di setiap satuan kerja. Penting bagi kita untuk mengintegrasikan budaya kerja berintegritas dan anti-korupsi dalam setiap proses kerja, serta memiliki mindset untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pengawasan internal. Mari kita manfaatkan momen ini untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam membangun ZI dan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kalimantan Selatan,” ujar Jumadi.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Politik dan Keamanan, Ibnu Chuldun, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kita adalah bagian penting dari proses reformasi yang dituntut oleh seluruh lapisan Masyarakat komponen bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintah.
"Kita wajib mereformasi diri, jajaran, dan organisasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.
"Terima kasih atas kerja keras dan komitmen yang telah diberikan, sehingga masih terus melaju dalam kontestasi menuju WBK. Ketua ZI dan pokja diminta lebih fokus dan intensif dalam menjaga integritas, komitmen, dan sarana prasarana pelayanan publik di satkernya masing-masing. Inovasi dan terobosan adalah bagian dari mitigasi risiko yang perlu didukung dengan data valid, yang menunjukkan perubahan signifikan bagi masyarakat," tambah Ibnu Chuldun.
