Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin

Produk Hukum

No.Produk HukumNomorPerihalTahunUnduh
1.Standar Operasional Prosedur KompilasiStandar Operasional Prosedur Kantor Imigrasi Kelas I TPI BanjarmasinKompilasiUnduh
2.Standar Operasional Prosedur KompilasiStandar Operasional Prosedur Inovasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI BanjarmasinKompilasiUnduh
3.Undang-undangUU No 9 Th 1992Tentang Keimigrasian1992Unduh
4.Undang-undangUU No 12 Th 2006Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia2006Unduh
5.Undang-undangUU No 14 Th 2008Tentang Keterbukaan Informasi Publik2008Unduh
6.Undang-undangUU No 11 Th 2008Tentang Informasi & Transaksi Elektronik2008Unduh
7.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)2009Unduh
8.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang2009Unduh
9.Undang-undangUU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang2009Unduh
10.Undang-undangUU No 25 Th 2009Tentang Pelayanan Publik2009Unduh
11.Undang-undangUU No 15 Th 2009Tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)2009Unduh
12.Undang-undangUndang-undang Nomor 6 tahun 2011Tentang Keimigrasian2011Unduh
13.PerpuPerpu Nomor 3 Tahun 2009Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian2009Unduh
14.Peraturan PemerintahNomor 82 Tahun 2007Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM2007Unduh
15.Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM2007Unduh
16.Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2007Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia2007Unduh
17.Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2009Tentang Jenis Tarif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM RI2009Unduh
18.Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian2009Unduh
19.Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji2009Unduh
20.Peraturan PemerintahPenjelasan PP Nomor 31 Tahun 2013Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian2013Unduh
21.Peraturan PemerintahElucidation of Government Regulation Number 31 Year 2013Elucidation Of Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 31 Of 2013 Concerning Implementing Regulation Of Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration2013Unduh
22.Peraturan PemerintahGovernment Regulation Number 31 Year 2013Government Regulation Number 31 Year 20132013Unduh
23.Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013Tentang Keimigrasian2013Unduh
24.Peraturan PemerintahBatang Tubuh Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014Unduh
25.Peraturan PemerintahPenjelasan Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014Unduh
26.Peraturan PemerintahLampiran Nomor 45 Tahun 2014Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia2014Unduh
27.Peraturan PresidenNomor 44 Tahun 2010Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2010Unduh
28.Peraturan PresidenNomor 43 Tahun 2010Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2010Unduh
29.Peraturan PresidenNomor 79 Tahun 2011Tentang Kunjungan Kapal Wisata (YACHT) Asing ke Indonesia2011Unduh
30.Peraturan PresidenNomor 43 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat2011Unduh
31.Peraturan PresidenNomor 57 Tahun 2012Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2012Unduh
32.Peraturan PresidenNomor 58 Tahun 2012Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas2012Unduh
33.Peraturan PresidenNomor 69 Tahun 2015Tentang Bebas Visa Kunjungan2015Unduh
34.Peraturan PresidenNomor 21 Tahun 2016Tentang Bebas Visa Kunjungan2016Unduh
35.Instruksi PresidenM-01.HL.05.05 Tahun 2004Instruksi Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.Hl.05.05 Tahun 2004 Pembuktian Kewarganegaraan Dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia Atau Perizinan Lainnya2004Unduh
36.Instruksi PresidenNomor 7 Tahun Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina Presiden Republik Indonesia2000Unduh
37.Keputusan PresidenNomor 63 Tahun 1983Penyelenggaraan Perjalanan Umroh1983Unduh